Lagi.. Lagi.. Lagi…

TAK pernah berhenti terdengar kasus kekerasan terhadap jurnalis. Mulai kasus kematian wartawan Harian Bernas Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin yang sampai 20 tahun kasusnya belum juga selesai, wartawan Riau Pos Didik Herwanto yang dipukuli oleh oknum TNI di Riau, wartawan RCTI Ersa Siregar yang meninggal akibat tertembak peluru nyasar TNI di Aceh, dan rekan-rekan wartawan lain yang mungkin kasusnya tidak terekspos oleh media.

Miris. Lagi-lagi terdengar kasus kekerasan yang kini mengenai kontributor NET TV Madiun, Sony Misdananto. Tak hanya dipukuli, kameranya pun dirampas dan memorinya dirusak oleh oknum TNI. Padahal, TNI sedang happy-happy merayakan hari jadinya yang ke- 71. Bahkan di stasiun NET TV pun disiarkan wayang orang garapan NET TV dan TNI.

Kekerasan seperti ini kerap kali terjadi dimanapun wartawan bertugas. Selama saya kuliah di Malang mulai 2012, kasus kekerasan terhadap wartawan kerap kali terjadi. Bahkan, menimpa wartawati Malang Post waktu itu. Kekerasan memang tak memandang baik laki-laki ataupun perempuan.

Fenomena kekerasan terhadap wartawan merupakan tanda mundurnya proses demokrasi di negeri ini. Betapa tidak, sebagai salah satu dari fourth state selain legislatif, yudikatif, dan eksekutif, pers punya peranan penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Sesuai fungsinya yakni menginformasikan, mendidik, menghibur, dan menjadi pengawas jalannya pemerintahan atau watch dog.

Padahal, kerja sebagai wartawan dilindungi oleh Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam pasal 8 UU Pers, dengan jelas tertulis “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum”. Di penjelasan pun dijelaskan kembali jika perlindungan hukum itu didapatkan dari pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tak ada alasan bagi siapapun, baik pemerintah, masyarakat, ataupun aparat baik TNI dan Polisi untuk memperlakukan wartawan dengan semena-mena. Apalagi, sampai memukul dan merampas peralatan liputan mereka. Kami punya kode etik jurnalistik yang mengatur secara jelas, bagaimana cara kami bekerja. Jika saat proses mencari berita saja sudah diganggu dengan hal semacam ini, bagaimana kami bisa menyampaikan informasi dan kebenaran kepada masyarakat?

Tugas kami hanyalah menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ketika informasi tersebut sangat penting kenapa harus dihalang-halangi? Kalau itu bisa memperbaiki sistem pengelolaan pemerintahan kenapa harus dicegah? Kalau itu bisa membuat masyarakat menjadi paham akan kondisi riil lingkungannya kenapa harus ditutup-tutupi? Wartawan hanya menyampaikan berita sesuai dengan fakta yang kami dapatkan. Tidak kurang dan tidak lebih.

Oleh karena itu, melalui tulisan ini saya menghimbau kepada seluruh pejabat pemerintahan, instansi Polisi dan TNI, dan masyarakat untuk tidak anti dengan wartawan. Jika kami menghampiri atau menghubungi anda, maka sambutlah. Berikan wartawan informasi yang kami inginkan. Jika tak suka dengan pemberitaannya, silakan gunakan hak jawab sesuai aturan undang-undang. Saya bersyukur, Bontang selalu kondusif dan menyambut wartawan dengan baik. Semoga, sikap ini menular ke daerah lain di Indonesia. (***)

 

Diterbitkan di Bontang Post, Selasa 4 Oktober 2016 di Halaman A4.

Komentar Anda

Back to Top
%d blogger menyukai ini: