Awas, Pers Mahasiswa Dibredel!

MENJELANG akhir 2015 ini jadi tahun yang sulit bagi pers mahasiswa. Setidaknya ada tiga kasus terkait pers mahasiswa. Pertama yakni kasus pemutaran film Samin vs Semen dan Alkinemokiye yang dilakukan oleh Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Dianns Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya (UB) pertengahan tahun ini. Kasus ini menjadi besar karena pihak dekanat secara sepihak membubarkan pemutaran film dan diskusi ini tanpa alasan yang jelas. Berbagai video bukti intervensi tersebut beredar luas di masyarakat baik di Youtube ataupun media sosial Facebook.

Kasus kedua yakni dibredelnya majalah Lentera yang diterbitkan oleh LPM Lentera medio Oktober lalu. Dalam edisi majalahnya, Lentera mengangkat pemberitaan tentang G30S PKI. Yang terakhir yakni diusir dan dibubarkannya LPM Media Universitas Mataram (Unram) dari kesekretariatannya oleh rektorat pada akhir Oktober. Pihak kampus menilai pemberitaan yang dilakukan oleh Media Unram sarat akan kritikan kepada kampus.

Selain tiga kasus ini, saya yakin masih banyak kasus-kasus lain yang masih tertutupi dan belum di blow-up ke media. Intervensi, pembredelan, hingga pembubaran LPM menimbulkan kekecewaan baik dari kalangan pers mahasiswa se Indonesia. Pasalnya, para aktivis pers mahasiswa inilah yang akan melanjutan tongkat estafet pers di Indonesia. Jika sejak di bangku perkuliahan saja sudah dihalang-halangi, bagaimana pers di Indonesia bisa maju?

Padahal, indikator demokrasi suatu negara dan bangsa itu sehat dilihat dari persnya. Pers sebagai pemegang peranan penting penyebar informasi di suatu bangsa bertanggungjawab untuk fungsi-fungsinya, yakni menginformasikan, menghibur, transmisi budaya, dan pengawasan. Sebagai watch dog, pers tidak boleh terganggu kinerjanya oleh siapapun. Baik itu dari manajemen pers sendiri maupun pihak luar, lebih-lebih oleh pemerintah.

Di Indonesia, kerja pers sudah dilindungi oleh UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Di pasal 8 berbunyi : Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Memang, dalam praktiknya pers mahasiswa masih belum banyak dilindungi oleh undang-undang ini. Itu karena kedudukan pers mahasiswa yang berada di bawah naungan universitas atau fakultas. Meski begitu, tidak serta merta para aktivis pers mahasiswa ini tidak bisa bergerak selaiknya wartawan profesional. Selama mereka membuat produk-produk jurnalistik sesuai kaidah dan kode etik jurnalistik, maka saya rasa mereka harus tetap dilindungi.

Pihak kampus semestinya berpikir, apa alasan mereka untuk mengintervensi, membredel, bahkan membubarkan pers mahasiswa mereka? Padahal, LPM ini berfungsi untuk mengasah minat dan bakat serta kemampuan juga wawasan mahasiswa dalam bidang jurnalistik. Sebagai pembentuk watak keilmuan dan mempersiapkan mahasiswa menjadi generasi yang matang, sudah seharusnya pihak kampus mendukung berdirinya LPM di kampusnya. Jika indikator demokrasi suatu bangsa sehat adalah persnya, maka indikator demokrasi di kampus juga sehat adalah pers mahasiswanya.

Kampus sebaiknya juga tidak anti kritik. Jika LPM mengkritik kampus melalui pemberitaannya, maka itu bukanlah cap jelek untuk kampus itu sendiri. Namun sebagai bentuk rasa cinta mahasiswa terhadap kampusnya. Siapa lagi yang peduli dengan kampusnya kalau tidak dari mahasiswa sendiri. Jika pihak kampus akhirnya reaktif terhadap pemberitaan negatif dari LPM seperti yang dicontohkan diatas, berarti kemunduran demokrasi telah terjadi di dalam kampus sebagai kawah candradimuka mahasiswa sebelum ke dunia luar.

Saya akan apresiatif terhadap kampus-kampus yang membebaskan pers mahasiswanya bergerak bebas, baik mengkritik maupun memuji melalui pemberitaannya. Kampus-kampus seperti ini sudah seharusnya diberi penghargaan karena memelihara iklim demokrasi di kampus. Pers mahasiswa juga harus tetap patuh pada kode etik jurnalistik dan UU Pers sebagai pijakan dasar melakukan kegiatan jurnalistik. Ungkapkan fakta sebebas-bebasnya, tapi tetap bertanggungjawablah dalam memberitakan. Jika pihak kampus tidak menerima dengan pemberitaan tersebut, gunakan hak jawab agar pemberitaan tersebut dapat diklarifikasi. Setidaknya, kampus dan dunia akademik memberikan contoh bagaimana mempraktikkan jurnalistik yang benar kepada masyarakat.

Di Indonesia, memang sangat jarang ada pers mahasiswa yang benar-benar murni independen. Independen secara redaksi dan finansial. Pers mahasiswa ini benar-benar tidak berada dalam naungan kampus maupun fakultas. Di Malang, atau bahkan pertama di Indonesia, LPM seperti MediaMahasiswa.com berdiri. LPM ini memberikan contoh nyata bahwa pers mahasiswa yang benar-benar merdeka bisa berdiri dan beroperasi, bahkan tanpa dukungan secara finansial dari kampus pun masih tetap bisa berjalan dan membuka jaringan di beberapa kampus di Indonesia. Semangatnya pun satu, agar pers mahasiswa bisa bergerak secara independen tanpa takut diintervensi, dibredel, atau bahkan dibubarkan.

Sebagai insan pers, saya berharap kejadian yang menimpa beberapa pers mahasiswa di Indonesia tidak terulang kembali. Ini akan menjadi preseden buruk bagi kampus jika mempunyai riwayat membubarkan pers mahasiswa. Masyarakat kini cerdas, mahasiswanya pun apalagi. Masyarakat akan tidak simpati lagi terhadap kampus tersebut karena di cap penerus orde baru. Sanksi sosial dari kalangan pers pun akan muncul, mereka bahkan tidak akan menoleh bahkan melirik kampus tersebut. Kita jadikan kasus ini sebagai bahan evaluasi, bagi pers mahasiswa, sudahkah menerbitkan produk jurnalistik sesuai kode etik dan undang-undangnya? Bagi pihak kampus, sudah siapkan menerima kritik dari civitas akademikanya? (***)

*) Penulis merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi UMM 2012, Pengamat Media, Direktur Utama MediaMahasiswa.com, dan Ketua Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Indonesia (IMIKI) cabang Malang.

Dipublikasikan di Malang Post, 4 November 2015 halaman Opini.

Published by Muhammad Zulfikar Akbar

Jika ingin dunia mengenalmu, menulislah (berkaryalah)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *